PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat guna memastikan penanganan bencana berjalan akuntabel dan sesuai ketentuan. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Kepala Perwakilan BPK Sumbar di Istana Gubernuran, Rabu (31/12/2025).

Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa koordinasi dengan BPK menjadi langkah penting untuk menjamin seluruh tahapan penanganan bencana, mulai dari masa tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, dapat terlaksana secara tepat sasaran.

“Penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Koordinasi ini kami lakukan agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak,” ujar Mahyeldi.

Ia menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran penanganan bencana, tanpa menghambat kecepatan respons pemerintah di lapangan.

Mahyeldi juga menyampaikan bahwa pendampingan dan masukan dari BPK sangat diperlukan agar pelaksanaan program penanganan bencana tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami ingin bergerak cepat membantu masyarakat, namun tetap sesuai aturan. Dengan koordinasi ini, langkah-langkah strategis dapat diambil tanpa keraguan,” katanya.

Selain membahas penguatan koordinasi, pertemuan tersebut turut mengulas aspek teknis pengelolaan anggaran, mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta pengawasan penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di wilayah Sumatera Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mahyeldi didampingi Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Andri Yulika dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Nolly Eka Mardianto.(pdc)