Mengejutkan !!! Pemerintah Cabut Izin Konsesi Lahan PT RAPP Seluas 338.536 Hektare
RIAUREPORTASE - Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah tegas terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dan PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Provinsi Riau.
Pemerintah resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP seluas sekitar 338.536 hektare melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026. “Terdapat sejumlah pelanggaran, antara lain kebakaran gambut berulang, perkebunan sawit dalam kawasan hutan, aktivitas tambang tanpa izin, serta kerusakan kawasan lindung dan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang mengancam habitat gajah Sumatera,” ujar Jubir Satgas PKH, Barita Simanjuntak, Jumat 20 November 2026 seperti dikutip dari rri.co.id.
Selain itu, Satgas PKH mengambil alih penguasaan pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun sawit PT GSL seluas 42 hektare di Kabupaten Kuantan Singingi. Langkah ini dilakukan menyusul temuan indikasi pengolahan tandan buah segar yang berasal dari perkebunan sawit ilegal di dalam kawasan hutan.
Penertiban ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kawasan hutan dan menindak pelanggaran tanpa pandang bulu. Seluruh kegiatan dalam areal yang izinnya dicabut dihentikan, sementara kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan tetap harus dilaksanakan.“Kami tegaskan, penertiban ini bukan semata-mata mengambil alih penguasaan kawasan, tetapi juga mengembalikan fungsi hutan, melindungi ekosistem, menjaga habitat satwa dilindungi, serta memastikan aset negara dikelola sesuai ketentuan hukum,” jelasnya.
Satgas PKH bersama kementerian dan lembaga terkait akan terus melakukan penertiban secara tegas, terukur, dan berkelanjutan demi menjaga kekayaan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ***








Tulis Komentar