www.riaureportase.com
13:04 WIB - KPID Riau Bentuk Pokja Pengawasan Siaran Pilkada 2018 | 21:20 WIB - Terungkap Rahasia Sukses dan Selalu Diberi Kemudahan, Ini Dia | 20:51 WIB - KPID Riau Apresiasi Rubrik Khusus Penyiaran Pilkada RRI Pro 1 | 17:07 WIB - Dibuka Kepala SKK Migas, Wartawan PWI Menangkan Empat Sepeda | 06:58 WIB - Ustadz Somad Sebut Semua Pasangan Calon Adalah Putra Terbaik Riau | 16:16 WIB - Polda Riau Gesa Kelengkapan Berkas Dua Korporasi Pembakar Lahan
Kamis, 19 Juli 2018
Follow: Google+
 
DPRD Klaim Ada 101 Tower Bermasalah di Pekanbaru
Rabu, 05/08/2015 - 14:06:54 WIB

TERKAIT:
 
  • DPRD Klaim Ada 101 Tower Bermasalah di Pekanbaru
  •  

    PEKANBARU - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pekanbaru, Provinsi Riau, mengklaim saat ini ada 101 tower ilegal di wilayah setempat sehingga berdampak pada kebocoran Pendapatan Asli Daerah.

    "Data tersebut terungkap ketika Komisi I DPRD Pekanbaru melakukan "hearing" dengan pihak Distaruba Kota Pekanbaru, Dishubkominfo serta Satpol PP," ungkap Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, Ida Yulia Susanti, di Pekanbaru, Rabu (5/8/2015).

    Ida menjelaskan, sesuai data yang diperoleh dari Dispenda dengan tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain yakni Distaruba, Dishubkominfo serta Satpol PP tidak ada kecocokan. Karena ada perbedaan kondisi objek dan subjeknya.

    Ia menganalisa tidak jarang alamat sebuah izin tower tidak sama dengan alamat IMB yang menjadi lokasi pembangunan atau tempat usaha atau pelaku usahanya.

    Ida mencontohkan misalkan ada sebuah tower  memiliki izin yang alamatnya berlokasi di A. Tetapi saat pelaku mengurus  IMB justru alamatnya di B, alias  tidak  sama dengan rekomendasi objek alamat yang dikeluarkan oleh Dishubkominfo. Demikian juga sebaliknya.

    Maka ini sangat berpotensi untuk terjadi kebocoran PAD. Karena ketika IMB yang diterbitkan Distaruba berbeda  alamat dengan objek tower akan tidak link dengan Dispenda karena tidak tercatat.

    Maka diduga kebocoran PAD tersebut terletak saat pembayaran retribusi.

    "Bagaimana pengusaha bisa membayar kalau nama objeknya berbeda dengan alamat subjek sebenarnya."kata Ida.

    Untuk menyikapi kebocoran ini, Ida menyebutkan, pihaknya telah melakukan kunjungan lapangan serta melakukan pertemuan dengan Dishubkominfo, Distaruba. Selain itu,  DPRD Pekanbaru akan terus melakukan evaluasi.

    "Sesuai apa yang telah kami lakukan, seperti hearing dengan instansi,  kunjungan langsung. Kami juga akan kembali memanggil Dispenda  Pekanbaru untuk membahas hal menyangkut retribusi, yang bermuara di Dispenda," kata Ida, dikutip antara.

    Ida menambahkan, akibat terjadinya kebocoran maka 101 tower ilegal yang tidak memiliki IMB dan rekomendasi dari Dishubkominfo ini akan segera di eksekusi.

    Adapun jumlah  titik lokasi tower illegal tersebut ada di  Kecamatan Tampan 16 unit, Marpoyan Damai 4 unit, Sukajadi 11 unit, Rumbai Pesisir 17 unit, Pekanbaru Kota 6 unit, Senapelan 15 unit, Bukitraya 7 unit dan Tenayanraya 25 unit. (*)



    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan EMAIL: redaksi.riaureportase@gmail.com atau (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • DPRD Klaim Ada 101 Tower Bermasalah di Pekanbaru
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    KANAL & RUBRIK : NEWS PEMERINTAHAN PARLEMEN HUKRIM REPORTASE OTO TEKNO
    PROPERTI EDUKASI SPORT NASIONAL LIFESTYLE

    © 2015 www.riaureportase, All Rights Reserved
    PEMERINTAHAN : PEKANBARU SIAK BENGKALIS INHU MERANTI PILKADA PEMERINTAHAN PARLEMEN
    MANAJEMEN : REDAKSI DISCLAIMER PEDOMAN