www.riaureportase.com
13:04 WIB - KPID Riau Bentuk Pokja Pengawasan Siaran Pilkada 2018 | 21:20 WIB - Terungkap Rahasia Sukses dan Selalu Diberi Kemudahan, Ini Dia | 20:51 WIB - KPID Riau Apresiasi Rubrik Khusus Penyiaran Pilkada RRI Pro 1 | 17:07 WIB - Dibuka Kepala SKK Migas, Wartawan PWI Menangkan Empat Sepeda | 06:58 WIB - Ustadz Somad Sebut Semua Pasangan Calon Adalah Putra Terbaik Riau | 16:16 WIB - Polda Riau Gesa Kelengkapan Berkas Dua Korporasi Pembakar Lahan
Senin, 24 09 2018
Follow: Google+
 
Pemprov Riau tak Perlu Minta Anggaran Banyak ke Pusat
Kamis, 25/06/2015 - 11:33:29 WIB

TERKAIT:
 
  • Pemprov Riau tak Perlu Minta Anggaran Banyak ke Pusat
  •  

    PEKANBARU - Keluhan Pemerintah Provinsi Riau soal minimnya Dana bagi Hasil (DBH) dianggap kurang beralasan. Anggota Komisi A DPRD Riau, Muhammad Arfah menilai wajar saja pusat memberikan DBH tidak sesuai dengan harapan Pemprov, pasalnya Silpa Riau cukup tinggi, terutama tahun 2014 lalu yang mencapai Rp 3,9 triliun.

    Politisi PPP ini juga menilai, Riau tidak pandai dalam membelanjakan anggaran, walau banyak program yang dibuat, namun banyak tidak terlaksana. Karena itu, menurutnya, percuma saja Riau meminta banyak anggaran, sementara anggaran sangat banyak bersisa dan tidak terpakai.

    "Ada benarnya juga pemerintah pusat. Mereka tentu melakukan evaluasi. Riau membelanjakan uangnya tak pandai, wajar saja DBH-nya kecil," kata Arfah kepada Tribun, Rabu (24/6/2015).

    Menurut Arfah, minimnya realisasi belanja daerah tidak hanya disebabkan karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), tapi juga karena kebijakan kepala daerah juga mempengaruhi minimnya anggaran yang digunakan.

    "Pengalaman hanya itu ke itu saja dari tahun ketahun. Minta pula tambahan APBD atau DBH, atau dibanding-bandingkan dengan DBH Sumbar, Jambi, Kepri, dan lainnya. Sementara keuangan kita saja tidak terpakai," ujarnya.

    Ia juga menyarankan, agar pemerintah mempercepat proses kegiatan, terutama pelelangan terlebih dulu. Karena hingga saat ini, pihaknya melihat, sebagian proses dengan pihak ketiga masih terkesan berbelit dan lambat, ada juga yang diulang-ulang.

    "Kadang rekanan tak siap. Misalnya kontrak terhitung dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, tapi prosesnya tak kunjung dimulai. Menurut saya pemerintah sebaiknya harus tegas, rekanan seperti itu dicoret saja," ulasnya.

    Arfah sendiri pesimis tahun ini realisasi anggaran bisa maksimal. Pasalnya sudah sampai pada pertengahan tahun kegiatan APBD masih sangat minim yang berjalan. Apalagi program-program yang sudah dibuat sebelumnya, SKPD seperti enggan untuk melaksanakannya.

    "Ada juga yang disebutkan program yang sudah dibuat tersebut ternyata bukan kewenangannya. Makanya Silpa 2014 hampir mencapai Rp 4 triliun. Tahun 2015 mungkin bisa lebih parah," tuturnya. (*)


    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan EMAIL: redaksi.riaureportase@gmail.com atau (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Pemprov Riau tak Perlu Minta Anggaran Banyak ke Pusat
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    KANAL & RUBRIK : NEWS PEMERINTAHAN PARLEMEN HUKRIM REPORTASE OTO TEKNO
    PROPERTI EDUKASI SPORT NASIONAL LIFESTYLE

    © 2015 www.riaureportase, All Rights Reserved
    PEMERINTAHAN : PEKANBARU SIAK BENGKALIS INHU MERANTI PILKADA PEMERINTAHAN PARLEMEN
    MANAJEMEN : REDAKSI DISCLAIMER PEDOMAN